Program Ambulans Gratis yang selama ini menjadi salah satu andalan pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mendadak menjadi sorotan publik.
Sebuah video amatir yang memperlihatkan kekecewaan warga di depan Call Center Ambulans di kawasan Tribun Taman Kota Baturaja viral di berbagai grup percakapan pada Kamis (7/5/2026) pagi. Dalam video tersebut, seorang warga tampak meluapkan protes karena tidak menemukan petugas saat membutuhkan layanan pengantaran jenazah, meski layanan itu disebut beroperasi 24 jam.
Situasi itu langsung memicu perdebatan di tengah masyarakat. Ada yang mempertanyakan kesiapan layanan, ada pula yang menilai ini sebagai lemahnya pengawasan operasional di lapangan. Bahkan tak sedikit yang mengaitkan peristiwa ini dengan isu pencitraan program pemerintah.
Di balik viralnya kejadian tersebut, muncul penjelasan dari petugas di lapangan yang mencoba meluruskan situasi sebenarnya.
Ridwan, salah satu petugas piket ambulans gratis, mengatakan bahwa kekosongan pos saat warga datang terjadi karena momen pergantian shift petugas.
Menurutnya, layanan ambulans memang dibagi menjadi tiga shift agar dapat beroperasi penuh selama 24 jam. Namun pada saat kejadian, terjadi jeda waktu antara petugas shift malam yang sudah selesai bertugas dengan petugas shift pagi yang belum tiba di lokasi.
“Piket tetap berjalan 24 jam. Saat itu memang terjadi pergantian shift, jadi ada jeda waktu singkat di pos,” jelas Ridwan.
Ia menambahkan, jadwal shift pagi biasanya dimulai sekitar pukul 08.00 hingga 08.30 WIB. Keterlambatan beberapa menit pada masa transisi inilah yang kemudian menimbulkan kesalahpahaman dengan warga yang sedang dalam kondisi darurat.
Petugas lainnya, Jaya, menegaskan bahwa selama ini layanan ambulans gratis di OKU telah banyak membantu masyarakat tanpa dipungut biaya, termasuk untuk rujukan pasien ke luar daerah.
“Selama ini berjalan baik. Banyak pasien sudah terbantu, bahkan sampai rujukan ke luar kota. Ini kejadian pertama yang viral karena momen pergantian shift,” ujarnya.
Namun di balik polemik tersebut, muncul persoalan lain yang lebih mendasar, yakni kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP), terutama terkait layanan pengantaran jenazah.
Ridwan mengungkapkan bahwa secara aturan, ambulans gratis dari Dinas Kesehatan OKU diprioritaskan untuk kondisi darurat medis, seperti kecelakaan, serangan jantung, atau rujukan pasien ke fasilitas kesehatan.
“Untuk pengantaran jenazah dari rumah ke pemakaman, belum ada aturan tertulis yang mengatur secara jelas. Kami harus tetap mengikuti SOP yang berlaku,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa aspirasi masyarakat terkait layanan jenazah sudah pernah disampaikan ke pihak dinas agar bisa dipertimbangkan dalam kebijakan ke depan.
Namun proses tersebut masih berjalan, salah satunya karena Kepala Dinas Kesehatan OKU saat ini sedang menjalankan ibadah haji, sehingga pengambilan keputusan strategis terkait perubahan SOP belum dapat dilakukan.
Program Ambulans Gratis sendiri merupakan salah satu program unggulan pelayanan kesehatan di OKU. Pada akhir 2025 lalu, pemerintah daerah telah menambah armada sebanyak enam unit ambulans.
Empat unit ditempatkan di wilayah kecamatan untuk menjangkau daerah terpencil, sementara dua unit lainnya disiagakan di pusat kota Baturaja melalui Call Center Taman Kota.
Kepala Dinas Kesehatan OKU sebelumnya menegaskan bahwa layanan ini sepenuhnya gratis untuk masyarakat, termasuk layanan rujukan hingga ke Palembang bahkan Jakarta.
Selain ambulans gratis, program ini juga terintegrasi dengan layanan kesehatan lain seperti khitanan massal gratis yang telah menjangkau ratusan anak di berbagai puskesmas.
Peristiwa viral ini akhirnya menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, soal kedisiplinan petugas pada masa transisi shift perlu diperbaiki. Di sisi lain, kejelasan informasi kepada masyarakat tentang cakupan layanan juga harus diperkuat agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
Namun lebih dari itu, kejadian ini juga menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak hanya bergantung pada fasilitas, tetapi juga pada kehadiran manusia yang menjalankan sistem secara konsisten.
Sebab dalam layanan darurat, jeda waktu beberapa menit saja bisa berubah menjadi persoalan besar yang menyentuh kepercayaan publik. (re)
