JAKARTA (AbdiJurnalis.com, Jakarta) – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jakarta Selatan gelar diskusi publik yang bertajuk “Otoritarianisme Legal: Antara Hukum dan Kekuasaan”, Sabtu (02/08/2025).
Acara forum diskusi ini menghadirkan dua narasumber, yakni Romo Setyo dan pakar hukum tata negara Feri Amsari.
Dalam diskusi ini Feri Amsari menyoroti tentang maraknya praktik hukum sekarang digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Feri menyebut fenomena ini sebagai bentuk otoritarianisme legal dimana hukum kini dimanfaatkan untuk memperkuat dominasi, bukan menjamin keadilan.
“Contohnya bisa kita lihat pembentukan UU Cipta Kerja yang dilakukan secara kilat, tanpa partisipasi publik yang memadai,” ungkap Feri. Ia menyebut bahwa praktik ini sebagai Blitzkrieg Legislasi, atau strategi legislasi cepat yang dinilai berisiko menabrak prinsip – prinsip demokrasi.
Lanjut Feri, kita lihat untuk RUU KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 yang menurutnya menunjukkan adanya gejala penyalahgunaan kewenangan lembaga Yudikatif untuk kepentingan kekuasaan.
“Solusinya tidak cukup dengan turun ke jalan. Publik juga perlu terlibat aktif dalam proses legislasi. Tanpa itu, demokrasi hanya jadi tameng bagi kekuasaan,” tandasnya.
Selanjutnya, Romo Setyo mengulas dari perspektif historis dan moral. Ia menilai otoritarianisme legal sebagai bentuk dari penyimpangan yang dapat membahayakan demokrasi dan hak – hak warga negara.
Mengutip pemikiran Moisés Naím dalam buku The Revenge of Power, Romo Setyo menjelaskan bahwa kekuasaan saat ini berkembang melalui populisme, polarisasi, dan Post Truth, tiga elemen yang menurutnya menguat di Indonesia.
“Hukum justru bisa menjadi alat dominasi baru di negara demokrasi, karena ruang demokratis memungkinkan hukum dipelintir oleh mereka yang berkuasa,” urai Romo.
Diskusi yang dihadiri mahasiswa/i dari berbagai kampus ini diharapkan menjadi ruang refleksi sekaligus dorongan untuk merumuskan strategi gerakan yang relevan.
“Selama masih ada buruh, petani, dan rakyat kecil yang dikorbankan demi kepentingan kekuasaan, maka perjuangan belum selesai,” pungkas GMNI Jakarta Selatan. (**).
